PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH MELALUI AKREDITASI

(Studi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah Oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah)

Oleh: I S M A I L

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah:

(1)   mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2)meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;  (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2)proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;  (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan  (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan   layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

            Dalam konteks itulah beberapa regulasi yang mengatur penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diberlakukan, yang salah satunya adalah melalui akreditasi. Beberapa regulasi dimaksud dapat dikemukakan berikut. Pertama, UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Pasal 60, ayat 1 menyebutkan: bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab XIII (Akreditasi), Pasal 86, ayat 3 menyebutkan: bahwa Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Disamping itu, PP 19/2005 Pasal 87 juga menyebutkan bahwa akreditasi oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi (BAP S/M) yang dibentuk oleh Gubernur. Dalam konteks ini, Madrasah Aliyah yang merupakan pendidikan menengah berbasis Islam dan bagian dari sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak terkecuali juga harus melaksanakan regulasi penjaminan mutunya melalui akreditasi.

Berangkat dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengangkat isu penjaminan mutu ini dalam bentuk artikel dengan judul: ”Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Akreditasi (Studi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah Oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah)”.

B.  Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini meliputi tiga hal berikut. Pertama; Bagaimana Kebijakan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jawa Tengah Tentang Penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui Akreditasi Tahun 2008-2010? Kedua; Bagaimana potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui akreditasi yang dilaksanakan Oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010? Ketiga; Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Kebijakan penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui Akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010?

C.    Pembatasan Masalah

Masalah ini dibatasi hanya pada pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui kegiatan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Jawa Tengah yang telah berlangsung pada tahun 2008 s.d. tahun 2010.

D.    Signifikansi Tulisan

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi upaya-upaya peningkatan manajemen mutu pendidikan Madrasah Aliyah pada umumnya dan di Jawa Tengah pada khususnya, dimana alumninya sebagian besar menjadi input utama bagi IAIN/UIN/STAIN dan PTU-FKIP. Kajian ini diharapkan juga dapat memberikan data akurat bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan strategi yang tepat untuk pembinaan dan pengembangan Madrasah Aliyah (MA).

E.     Kajian Sebelumnya

Dari penelusuran dan telaah penulis yang terbatas, melihat bahwa kajian terkait madrasah sudah banyak dilakukan oleh ahlinya, baik berupa tesis, disertasi atau lainnya. Sebut saja, Prof. Dr. Maksum, M.Ag. pernah meneliti tentang madrasah dan dibukukan dengan judul Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999). Selain itu, Fatah Syukur, menulis tesis yang juga dibukukan dengan judul Dinamika Madrasah Dalam Masyarakat Industri, (Semarang: al-Qalam Press, 2004). Hasil dua penelitian tersebut secara subtantif mengurai anatomi madrasah dan eksistensinya dari perspektif historis, sehingga sama sekali berbeda dengan yang akan dikaji oleh peneliti dalam rancangan penelitian ini.

Hasil kajian terkait penjaminan mutu yang cukup komprehensif adalah tulisan DR. A. Hanief Saha Ghafur. Ia menulis disertasi yang lalu dibukukan dengan judul Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia, Suatu Analisis Kebijakan. Ada empat pokok permasalahan yang menjadi sub unit analisis pada penelitiannya, yaitu: 1) masalah organisasi dan kapasitas kemampuan organisasi; 2) masalah tatakelola dan kinerja organisasi; 3) masalah kemandirian dan kredibilitas penjaminan mutu; lalu titik simpul dari seluruh permasalahan di atas adalah 4) masalah kebijakan dan implementasinya. Sekilas tampak ada persinggungan antara penelitian Ghafur dengan rancangan penelitian ini yakni tentang manajemen penjaminan mutu melalui akreditasi, tetapi terdapat titik beda yang subtantif. Ghafur fokus pada implementasinya di Perguruan Tinggi dan lebih fokus murni pada analisis kebijakan, sedangkan penelitian ini fokus pada Madrasah Aliyah yang tentu memiliki karakteristik berbeda karena jenjang pendidikan menengah. Secara yuridis formal landasan penyelenggaraan akreditasi di Perguruan Tinggi berbeda dengan yang berlaku bagi sekolah/madrasah di Indonesia. Disamping itu, secara kelembagaan penyelenggara keduanya  juga berbeda, yaitu BAN-PT (Badan Akreditasi Perguruan Tinggi) dan BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Dengan demikian kajian ini masih menemukan signifikansinya.

 

F.     Kerangka Teori

Pada dekade ini terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yang telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran.[1] W. Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu adalah sebagai kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi.

Meskipun ketiga pakar tersebut berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen–tidak terkecuali manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi.

Tujuan utama manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus dan terpadu.[2] Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan. Untuk pencapaian tujuan tersebut dapat diwujudkan jika menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

  1. Fokus pada pelanggan (Costumer focuss)

Kunci keberhasilan budaya mutu terpadu adanya suatu hubungan efektif, baik secara internal maupun secara eksternal, antara pelanggan dengan supplier. Semua jaringan dan komunikasi vertikal maupun horizontal perlu dioptimalkan untuk membentuk iklim kondusif terciptanya budaya komunikasi dengan memanfaatkan semua media secara multi arah secara harmonis setiap saat diperlukan untuk mengimplementasikan manajemen terpadu dalam bidang pendidikan.  Kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam manajemen terpadu. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja.[3]

  1. Peningkatan proses (Process Improvement)

Peningkatan kualitas pada proses menunjuk pada peningkatan terus menerus (kontinyu) yang dibangun atas dasar pekerjaan yang akan menghasilkan serangkaian tahapan interelasi dan aktivitas yang pada akhirnya akan menghasilkan output (keluaran). Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi yang berurutan pada orang, benda, metode dan mesin dalam suatu lingkungan untuk menghasilkan nilai output tambahan untuk pelanggan.

  1. Keterlibatan Total (Total Involvement)

Pelibatan semua komponen pendidikan dimulai pemimpin yang aktif dari pemimpin (kepala sekolah) sampai para guru dan tenaga kependidikan. Mereka harus dilibatkan untuk mencapai keuntungan kompetitif di lingkungan pengguna yang luas.  Guru dan tenaga kependidikan pada semua level diberdayakan untuk meningkatkan kualitas lulusan secara bersama-sama di struktur kerja baru dan fleksibel untuk memecahkan masalah, meningkatkan proses pendidikan, dan memuaskan pengguna.

 

Penerapan sistem penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan diharapkan dapat memperkecil jurang kesenjangan mutu antar berbagai daerah. Lembaga pendidikan sebagai lembaga pelayanan atau jasa, dituntut untuk memberikan jaminan mutu kepada pelanggan eksternalnya yaitu masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Secara historis, sekolah merupakan lembaga pendidikan modern yang dikembangkan untuk membantu keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Sekolah diharapkan dapat menyediakan layanan pendidikan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat menaruh harapan kepada sekolah agar generasi mudanya dapat memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sebagai anggota masyarakat.

Penilaian terhadap kelayakan dan  kinerja yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka melakukan secara berkesinambungan perbaikan dan peningkatan mutu sekolah tidak dapat dilepaskan dengan manajemen, khususnya manajemen mutu sekolah. Semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer pendidikan di sekolah diarahkan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan. Semua ini dilaksanakan agar penyelenggara pendidikan dapat memberi jaminan kepada para pelanggannya bahwa pendidikan yang diselenggarakannya adalah pendidikan bermutu.

 

  1. G.    Metode Penulisan
    1. Jenis kajian

Jenis kajian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melacak suatu peristiwa atau menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek kajian pada suatu saat tertentu.

  1. Sumber Data

Secara garis besar, data yang digunakan dalam kajian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer diperoleh dari BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 yang berkantor di sekretariat Jl. Pemuda Semarang. Data ini diperoleh dengan menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua, data sekunder yang didapatkan dari pengumpulan dan pengamatan terhadap dokumen terkait pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah selaku institusi Pembina.

  1. Analisis data

Dalam menganalisis data ini mencakup tiga sub-proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification).[4] Analisis tersebut dapat digambarkan berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Model Interaktif

Proses tersebut terjadi sebelum pengumpulan data (data collection), atau proses tersebut terjadi ketika perencanaan model kajian, ketika pengumpulan data sementara dan analisis awal dilakukan, dan setelah pengumpulan data sebagai hasil final dan sudah disempurnakan.   Disamping itu, karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan pendidikan, maka analisis kebijakan akan lebih kental mewarnai proses dan pembahasan kajian ini [].

  1. H.      TEMUAN DAN PEMBAHASAN KAJIAN

Potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui kegiatan akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010 secara ringkas disajikan pembahasan di seputar temuan penelitian yang difokuskan pada tiga hal yang juga jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan, yaitu analisis proses penyelenggaraan, analisis potret hasil akreditasi dan tindak lanjutnya serta analisis faktor pendukung dan penghambatnya.

  1. 1.         Analisis Proses Penyelenggaraan Akreditasi Madrasah Aliyah oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010

Berdasarkan paparan data dan temuan yang disajikan uraian terdahulu dapat digarisbawahi bahwa secara obyektif proses penyelenggaraan manajemen penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui akreditasi di Jawa Tengah telah berlangsung secara transparan dan akuntabel dengan berbagai indikator yang ditunjukkannya.

Ketua BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah, Drs. H. Subarjo, M.M., menegaskan bahwa “pelaksanaan akreditasi untuk semua jenjang sekolah dan madrasah berlangsung secara adil dan setara sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tidak terkecuali akreditasi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah  sama persis dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak ada pembedaan sama sekali, baik dari segi kebijakan, prosedur, instrumen  akreditasi maupun pengolahan hasilnya, semuanya mengacu pada aturan yang sama”. Lebih jauh Ketua BAP-S/M menyatakan bahwa perlakuan yang setara, adil dan demokratis dibuktikan terkait jumlah kuota akreditasi bagi Madrasah  Aliyah dan SMA tidak pernah ada diskriminasi.[5] Sebagai indikator perlakukan yang setara, Ketua BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perbandingan data kuota akreditasi untuk jenjang Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Se Jawa Tengah yang telah berlangsung pada Tahun 2008 dan Tahun 2009 yang terbaca pada tabel berikut.

TABEL DATA KUOTA AKREDITASI MA & SMA

SE-JAWA TENGAH TAHUN 2008/2009

JENJANG

N

S

JML

2008

2009

N

S

JML

N

S

JML

MA

63 407 470 6 36 42 45 143 188

SMA

365 550 906 25 33 58 105 61 166

Keterangan: N (Negeri). S (Swasta).

Sumber: Dokumen BAP-S/M Provinsi Jateng (2010).

Selanjutnya Drs. HM. Zain Yusuf, M.M., salah seorang anggota BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah, ketika dimintai pendapat dan refleksinya di seputar pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah dan SMA di Jawa Tengah sejak terbitnya SK Gubernur Jateng tahun 2006 hingga tahun 2010, dia mengatakan:”Alhamdulillah, secara umum sudah berlangsung sesuai visi, misi dan moto BAN-S/M. Menurut saya, moto BAN-SM, yakni profesional, terpercaya, dan terbuka, ketiga-tiganya sudah dilaksanakan secara maksimal di Jawa Tengah”. Lebih khusus dia menjelaskan bahwa “pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah oleh BAP-S/M kuota Tahun 2008-2010 berlangsung sangat baik tanpa ada pembedaan sama sekali dengan akreditasi SMA karena sumber kebijakannya sama yaitu BAP-S/M selaku satu-satunya lembaga berwenang sebagai penyelenggara akreditasi di provinsi Jawa Tengah”. Zain Yusuf, yang juga pernah menjabat Ketua Dewan Akreditasi Madrasah (DAM) Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2006, menambahkan bahwa “instrumen akreditasi SMA/MA sejak era BAN-S/M yang mengacu pada Permendiknas No.52 Tahun 2008 jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan era sebelumnya ketika lembaga akreditasi ini bernama BAS (Badan Akreditasi Sekolah) dan DAM (Dewan Akreditasi Madrasah)”.[6]

Kustiyono, salah seorang asesor BAP-S/M Jawa Tengah, yang telah berpengalaman menjadi asesor akreditasi SMA dan Madrasah Aliyah se Jawa Tengah sejak 2008-2010, ketika ditanya tentang pelaksanaaan akreditasi bagi MA dan SMA juga menegaskan tidak ada perlakuan diskriminatif sama sekali.[7] Fatah Syukur, yang juga sebagai asesor BAP-S/M sejak 2008 dan asesor DAM (Dewan Akreditasi Madrasah) Kanwil Depag Jawa Tengah sejak tahun 2005, juga membenarkan pernyataan bahwa tidak ada pembedaan sama sekali tentang kebijakan dan prosedur akreditasi bagi Madrasah Aliyah dan SMA di Jawa Tengah, baik berstatus negeri maupun swasta.[8]

Ketika beberapa asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah diminta pendapatnya untuk menjawab pertanyaan: “Apakah moto BAN-S/M, yakni Profesional, Terpercaya, dan Terbuka sudah terwujud dalam implementasi akreditasi sekolah/madrasah di Jawa Tengah?” diperoleh pendapat yang dihimpun berikut. Kustiyono, misalnya, dengan tegas menjawab sudah terwujud. Indikator terwujudnya moto tersebut menurutnya antara lain: 1) asesor direkrut melalui seleksi ketat. 2) penetapan hasil akreditasi melalui rapat pleno. 3) Hasil akreditasi digunakan untuk melihat kualitas madrasah/sekolah, status sekolah/madrasah: SSN/RSBI/SBI. 4) hasil akreditasi dapat diakses terbuka melalui internet.[9] Sedangkan Fatah Syukur, mengemukakan: ”sebagian sudah tercapai, dengan indikator para asesor bekerja secara profesional untuk validasi, klarifikasi dan verifikasi dengan pedoman yang jelas. Sekolah/ Madrasah masih yakin bahwa hasil akreditasi BAP-S/M Jawa Tengah itu benar-benar obyektif, hasilnya dapat dipertanyakan dan diumumkan terbuka”. Nur Cholid, M.Ag., M.Pd., salah seorang asesor BAP-S/M juga berpendapat: “ya, menurut saya, moto BAN-S/M sudah tercapai dalam implementasi akreditasi di Jawa Tengah. Indikatornya adalah asesor yang diberi tugas telah memenuhi standard, terbuka dalam menilai tiap-tiap butir berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki sekolah/madrasah”.[10]

Lebih jauh, Nur Abadi, S.Ag., M.Pd., Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama provinsi Jawa Tengah  menyatakan: ”saya merasakan selama ini saya ikut terlibat langsung dalam penyelenggaraan akreditasi Sekolah/Madrasah di Jawa Tengah, mulai rapat koordinasi persiapan hingga verifikasi hasil penilaian akreditasi sebelum ditetapkan oleh BAP-S/M, semua berjalan dengan terbuka, adil dan tidak ada perlakuan diskriminatif antara Madrasah Aliyah dan SMA, saya kira ini buah dari kerja keras dan komitmen anggota BAP-S/M Jawa Tengah untuk melaksanakan peraturan secara professional, di samping itu BAP-S/M Jawa Tengah telah berhasil dalam melakukan rekrutmen asesor akreditasi SMA/MA melalui workshop/pelatihan khusus yang terstandard ”.[11]

Mengenai rekrutmen dan kinerja asesor ini, Dra. Jiah Palupi, asesor Akreditasi SMA/MA BAP-S/M yang telah bertugas selama tiga tahun terakhir ini, yang juga bekerja sebagai Pengawas Kabupaten Purbalingga, menuturkan: “ketika saya mengikuti workshop rekruitmen asesor yang sebelumnya diawali dengan ujian seleksi yang ketat, memang saya merasakan BAP-SM Provinsi Jawa Tengah telah berhasil menerapkan standardisasi rekruitmen asesor sesuai ketentuan BAN-S/M, sehingga asesor saat melaksanakan tugasnya di SMA maupun Madrasah Aliyah bertindak sebagai asesor profesional, disamping itu  untuk menegakkan kode etik asesor, tim khusus yang dibentuk BAP-S/M Provinsi juga melakukan monitoring kinerja asesor di lapangan secara intensif dan sistematis”.[12]

Dari data dan fakta yang diperoleh penulis  dari berbagai sumber sebagaimana diuraikan di atas, dapat digarisbawahi bahwa secara proses maupun hasil penyelenggaraan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui program akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Tengah telah berlangsung secara kredibel, adil, transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta singkron dengan visi, misi, dan moto yang dirumuskan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).[]

  1. 2.        Analisis Potret Hasil Akreditasi dan Tindak Lanjutnya

Berikut ini disajikan potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui akreditasi Oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 yang menghasilkan profil Madrasah Aliyah Negeri maupun Swasta yang secara yuridis formal memperoleh status terakreditasi dengan katagorisasi sebagai berikut. Terakreditasi dengan Peringkat A sebanyak 63 MAN/MAS;  Terakreditasi dengan Peringkat B sebanyak 99 MAN/MAS; Terakreditasi dengan Peringkat C sebanyak 72 MAS, dan tidak terakreditasi sebanyak 1 (satu) Madrasah Aliyah Swasta.

Bila dianalisis lebih lanjut dari sampel rincian nilai hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri/ Swasta yang dilaksanakan oleh BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 di beberapa Kabupaten/Kota di 6 wilayah eks karesidenan Jawa Tengah yang berperingkat A, ditemukan bahwa nilai komponen standar proses bila dirata-rata di bawah nilai 90.Ini mengandung makna bahwa meskipun Madrasah Aliyah memperoleh peringkat A, ada titik lemah yang secara terus menerus perlu ditingkatkan mutunya yaitu komponen standar proses pembelajarannya.

Selanjutnya bila dianalisis sampel rincian nilai hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri/ Swasta yang dilaksanakan oleh BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 di beberapa Kabupaten/Kota di 6 wilayah eks karesidenan Jawa Tengah yang berperingkat B, ditemukan titik lemah yang perlu ditingkatkan adalah nilai komponen standar kompetensi lulusan dan standar sarana prasarana.

Kemudian bila dianalisis sampel rincian nilai hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri/ Swasta yang dilaksanakan oleh BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 di beberapa Kabupaten/Kota di 6 wilayah eks karesidenan Jawa Tengah yang berperingkat C, ditemukan bahwa titik lemah rata-rata ada pada semua 8 standar nasional pendidikan, dimana rata-rata nilainya dibawah 68. Ini berarti Madrasah Aliyah yang berperingkat C ini perlu kerja keras untuk mempersiapkan dan meningkatkan peringkatnya menjadi B atau A.

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Prosentase hasil peringkat akreditasi MA Jawa Tengah Tahun 2008-2010.

 

Demikian sekilas analisis terhadap rincian nilai hasil akreditasi yang tentunya menjadi data yang sangat penting bagi semua pemangku kepentingan untuk bahan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dimiliki setiap Madrasah yang selanjutnya dijadikan titik pijak untuk pengembangan institusi ke depan yang lebih terukur dan menjadi acuan bagi pemegang kebijakan untuk pembinaan yang tepat sasaran.

  1. 3.        Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu  Madrasah Aliyah melalui Akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa secara keseluruhan Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu  Madrasah Aliyah melalui Akreditasi Madrasah Aliyah oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 telah berlangsung sesuai rencana kerja dan telah mencapai visi, misi dan moto BAN-S/M. Dalam hal ini, dirasa penting untuk melakukan identifikasi secara mendalam apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu Madrasah Aliyah melalui Akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010.

Menurut Ketua BAP-S/M Jawa Tengah, Drs. H. Subarjo, M.M., yang secara intensif telah melaksanakan tugasnya sejak tahun 2007, menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu  Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah tidak terlepas dari beberapa faktor berikut:

“Pertama   ;    adanya komitmen yang tinggi anggota BAP-S/M Jawa Tengah untuk bekerja secara professional.

Kedua        ; sistem rekruitmen anggota BAP-S/M Jateng yang terbuka dan mengakomodasi semua unsur masyarakat.

Ketiga        ; sistem rekruitmen asesor akreditasi SMA/MA yang terstandardisasi, sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional.

Keempat    ; adanya dukungan pembiayaan penyelenggaran akreditasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang memadai.

Kelima       ; terwujudnya koordinasi yang sangat baik antara BAP-S/M Jateng dengan UPA Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah serta sekolah/madrasah sasaran akreditasi.

Keenam     ; adanya sosialisasi yang cukup intensif dan berkelanjutan oleh BAP-S/M Provinsi Jateng kepada sekolah/ madrasah Se Jawa Tengah tentang kebijakan, prosedur, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah.

Ketujuh     ; respons positif dan antusiasme dari sekolah/madrasah Se Jawa Tengah untuk melaksanakan akreditasi.” [13]

Drs. HM. Zain Yusuf, M.M., selaku anggota BAP-S/M Jateng menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu Madrasah Aliyah se Jawa Tengah melalui akreditasi diantaranya karena faktor meningkatnya kesadaran masyarakat pengelola Madrasah Aliyah untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam di tengah persaingan yang hebat secara internal maupun eksternal.[14] Disamping itu, menurut Fatah Syukur,[15] assessor akreditasi SMA/MA, melihat bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan BAP-S/M Jateng dalam implementasi akreditasi adalah karena adanya keterbukaan pengumuman hasil akreditasi yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna secara luas melalui internet dengan alamat situs http://www.ban-sm.or.id. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif memberikan kritik dan saran/masukan tentang pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.

Adapun beberapa aspek yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penjaminan Mutu  Madrasah Aliyah melalui Akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah dapat diidentifikasi berikut. Ketika ditanya tentang faktor penghambat, Subarjo, Ketua BAP-S/M mengatakan “tidak ada hambatan apa-apa, selama ini semua program terlaksana dengan lancar, tetapi kadang-kadang hambatan muncul dari fihak sekolah/madrasah sendiri yang tidak siap mengikuti akreditasi pada kuota tahun yang ditetapkan padahal dari segi aggaran pelaksanaan akreditasi sudah disiapkan”.[16] Subarjo memberikan contoh pada tahun 2007, telah diusulkan kuota akreditasi Madrasah Aliyah sebanyak 40, tetapi yang siap mengajukan akreditasi hanya 18 Madrasah Aliyah. Selanjutnya mengenai faktor penghambat ini, Zain Yusuf, salah seorang anggota BAP-S/M utusan LP. Ma’arif NU Jateng [17]menuturkan bahwa masih ada Madrasah Aliyah meskipun jumlahnya sangat sedikit, yang tidak percaya diri untuk mengajukan akreditasi walaupun sudah meluluskan peserta didik. Disamping itu, faktor jumlah asesor BAP-S/M hingga saat ini masih belum ideal dari segi rasionya, terutama adalah asesor akreditasi SMP/MTs dan SMK. Kalau asesor SMA dan Madrasah Aliyah, saat ini sudah mencapai rasio ideal, sehingga selama ini pelaksanaan akreditasi tidak menemui hambatan.

Beberapa asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya:”apa saja kendala atau faktor penghambat penyelenggaraan akreditasi Madrasah Aliyah di Jawa Tengah?”. Kustiyono berpendapat berdasarkan pengalaman di lapangan, ada tiga hal yang menjadi kendala: 1) kesiapan madrasah/sekolah masih ada yang belum maksimal, 2) pengisian instrument akreditasi tidak lengkap, 3) koordinasi sekolah/madrasah dengan UPA (Unit Pelaksana Akreditasi) di daerah belum maksimal”[18]. Sedangkan Fatah Syukur, menyampaikan kendala: pertama, belum semua asesor menguasai betul 8 standar pendidikan, sehingga ketika visitasi kurang cermat. Kedua, anggaran yang disediakan pemerintah masih kecil khususnya untuk asesor, sehingga memungkinkan adanya konspirasi”[19].

Demikian identifikasi dan analisis di seputar faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui Akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah yang berlangsung Tahun 2008-2010. Dalam konteks untuk peningkatan tatakelola dan kapasitas organisasi, hasil identifikasi tersebut betapapun kecil sekalanya, perlu memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti untuk menemukan solusi terbaiknya.[]

 

  1. I.         KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
    1. 1.    Kesimpulan

Kesimpulan kajian ini meliputi 3 hal yang merupakan jawaban dari rumusan masalah: Pertama, dari data dan fakta yang diperoleh penulis dari berbagai sumber sebagaimana diuraikan di atas, dapat digarisbawahi bahwa secara proses maupun hasil, penyelenggaraan kebijakan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui program akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 telah berlangsung secara kredibel, adil, transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta singkron dengan visi, misi, dan moto yang dirumuskan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yakni profesional, terpercaya, dan terbuka.

Kedua,  potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui akreditasi yang dilaksanakan Oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 telah menghasilkan profil Madrasah Aliyah Negeri maupun Swasta yang secara yuridis formal memperoleh status terakreditasi dengan katagorisasi sebagai berikut. Terakreditasi Peringkat A sebanyak 63 MAN/MAS;  Terakreditasi Peringkat B sebanyak 99 MAN/MAS; Terakreditasi Peringkat C sebanyak 72 MAS, dan tidak terakreditasi sebanyak 1 (satu) Madrasah Aliyah Swasta.

Ketiga, diperoleh data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 sebagai berikut. Beberapa faktor pendukung meliputi: 1) adanya komitmen yang tinggi anggota BAP-S/M Jawa Tengah untuk bekerja secara professional, terpercaya dan terbuka. 2) sistem rekruitmen anggota BAP-S/M Jateng yang terbuka dan akomodatif terhadap semua unsur masyarakat. 3) BAP-S/M Jawa Tengah telah menerapkan sistem rekruitmen asesor akreditasi SMA/MA melalui pelatihan khusus terstandardisasi, sehingga melahirkan asesor profesional. 4) adanya dukungan pembiayaan penyelenggaran akreditasi dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah yang cukup memadai. 5) terwujudnya koordinasi yang baik antara BAP-S/M Jateng dengan UPA Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah serta sekolah/madrasah sasaran akreditasi. 6) adanya sosialisasi yang cukup intensif dan berkelanjutan oleh BAP-S/M Provinsi Jateng kepada sekolah/ madrasah Se Jawa Tengah tentang kebijakan, prosedur, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah. 7) meningkatnya respons positif dan antusiasme dari sekolah/madrasah Se Jawa Tengah untuk melaksanakan akreditasi. 8) meningkatnya kesadaran masyarakat pengelola Madrasah Aliyah untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam di tengah persaingan yang hebat secara internal maupun eksternal.  Sedangkan beberapa faktor penghambat meliputi: 1) hambatan muncul dari fihak madrasah sendiri yang tidak siap mengikuti akreditasi pada kuota tahun yang ditetapkan padahal dari segi aggaran pelaksanaan akreditasi sudah disiapkan. 2) masih ada Madrasah Aliyah yang tidak percaya diri untuk mengajukan akreditasi walaupun sudah meluluskan peserta didik. 3) rasio jumlah asesor BAP-S/M Jateng yang masih belum ideal. 4) seringkali pengisian instrumen akreditasi oleh Madrasah Aliyah yang tidak lengkap. 5) Budaya penjaminan mutu internal Madrasah Aliyah yang belum melembaga kecuali menjelang adanya visitasi akreditasi. 6) belum seluruh asesor menguasai betul 8 standar pendidikan, sehingga ketika visitasi kurang cermat. 7) anggaran yang disediakan pemerintah masih kecil khususnya bagi asesor, sehingga memungkinkan adanya konspirasi di lapangan. Dalam konteks untuk peningkatan tatakelola, kapasitas dan kredibilitas organisasi, hasil identifikasi tersebut betapapun kecil sekalanya, perlu memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti untuk menemukan solusi terbaiknya.

  1. 2.    Saran/Rekomendasi

Beberapa saran/rekomendasi terkait hasil kajian ini sebagai berikut:

Pertama; bagi Madrasah Aliyah se Jawa Tengah pada umumnya dan lebih khusus bagi Madrasah Aliyah yang telah memperoleh status akreditasi sesuai peringkat masing-masing, agar menjadi modal strategi  dan titik pijak peningkatan manajemen mutu pendidikan Madrasah Aliyah ke depan sesuai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Kedua; bagi para pengambil kebijakan pendidikan khususnya di lingkungan Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah, agar dapat memanfaatkan data hasil kajian ini sebagai acuan pengambilan keputusan dalam menentukan strategi yang tepat untuk peta pembinaan dan pengembangan Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Tengah.

Ketiga; bagi Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN/UIN/STAIN, dll) dan PTU yang memiliki FKIP diharapkan agar hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan mendorong Perguruan Tinggi berperan serta aktif  dalam bentuk pengabdian masyarakat melalui berbagai aktifitas peningkatan manajemen mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Jawa Tengah pada khususnya, karena sesungguhnya alumninya sebagian besar menjadi input utama bagi PTAI dan PTU. Semakin tinggi penjaminan mutu Madrasah Aliyah, akan semakin tinggi pula kualitas mahasiswa yang menjadi input bagi PTAI dan PTU-FKIP.

Keempat; Bagi BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah, agar hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi upaya menjaga kredibilitas dan meningkatkan kapasitas kinerja anggota, asesor dan seluruh komponennya sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan madrasah/ sekolah yang dipercaya masyarakat sebagaimana moto yang dideklarasikan; profesional, terpercaya dan terbuka.

Kelima; BAP S/M Provinsi Jawa Tengah seharusnya memprioritaskan pemecahan masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat meliputi: 1) Banyak madrasah sendiri yang tidak siap mengikuti akreditasi pada kuota tahun yang ditetapkan padahal dari segi aggaran pelaksanaan akreditasi sudah disiapkan. 2) masih ada Madrasah Aliyah yang tidak mau mengajukan akreditasi walaupun sudah meluluskan peserta didik. 3) rasio jumlah asesor BAP-S/M Jateng yang masih belum ideal. 4) seringkali pengisian instrumen akreditasi oleh Madrasah Aliyah yang tidak komprehensif. 5) Budaya penjaminan mutu internal Madrasah Aliyah yang belum melembaga kecuali menjelang adanya visitasi akreditasi. 6) belum seluruh asesor menguasai betul 8 standar pendidikan, sehingga ketika visitasi kurang cermat dan tidak maksimal. 7) anggaran yang disediakan masih kecil, sehingga memungkinkan adanya konspirasi di lapangan.[]

Semarang, Desember 2011

Penulis,

Ismail SM

[][][][][]
DAFTAR KEPUSTAKAAN

Arcaro, Jerome S. Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Dokumen (liflet) BAN-S/M, Kompleks Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, Gedung F Lantai 2, Jl. RS. Fatmawati Cipete Jaksel.

Dokumen (liflet) BAP- S/M Jawa Tengah Tahun 2009, Kompleks Dinas Pendidikan Propvinsi Jawa Tengah, Jl. Pemuda Nomor 134 Gedung C Lantai 1 Semarang.

Dokumen Materi II, Mekanisme Akreditasi Sekolah/ Madrasah (Bahan TOT Asesor Akreditasi SMA/MA 2-6 Juni 2008/ BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah).

Dokumen Materi V, Panduan Visitasi dan Laporan Akreditasi SMA/MA (Bahan TOT Asesor Akreditasi SMA/MA 2-6 Juni 2008/ BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah).

Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Yogyakarta:   IRCiSOD, 2008).

F. Tjiptono dan A. Diana, Total Quality Management (TQM) edisi revisi, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003).

F. Tjiptono. dan Chandra, G., Service, Quality, & Statisfaction, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005).

Fatah Syukur, Dinamika Madrasah Dalam Masyarakat Industri, (Semarang: Rasail, 2002).

Ghafur, A. Hanief Saha, Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia, Suatu Analisis Kebijakan, ( Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1, 2008).

Hadiwiardjo dan Wibisono, Memasuki Pasar Internasional dengan ISO 9000 (Manajemen penjaminan Mutu), (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1996).

http ://sulipan.com/index. php?option=com, ISO 9000 Revisi tahun 2000, download pada tanggal 6 Agustus 2009.

http://batikyogya.wordpress.com/2008/09/07/sistem-manajemen-mutu-iso 9001:2008-segera-dirilis/, download pada tanggal 5 Agustus 2010.

http://elearning.amikom.ac.id/, Manajemen Penjaminan Mutu, download tanggal 22 Juli 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/ISO, International Organization for Standardization, download pada tanggal 1 Agustus 2010.

http://www.ban-sm.or.id/provinsi/jawa-tengah/akreditasi/index/page:2, Copyright (c) 2008 BAN-S/M All rights reserved. (diunduh pada tanggal 17 Nopember 2010).

http://www.iso.org/tahun 2005. download pada tanggal 1 Agustus 2010.

Huberman, A. Michael, dan Mattew B. Milles, Data Management and Analysis Methods, (Amerika: New York Press, 1984).

Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).

Iskandar Indranata, Terampil dan Sukses Melakukan Audit Mutu Internal ISO 9001:2000, (Bandung: Alfabeta, 2006).

Ismail dkk. (Editor), Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Jerome S. Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

John M. Echols dan Hassan Shadily, 2003, An English-Indonesian Dictionary, Cet. XXV, (Jakarta: PT Gramedia, 2003).

Kompilasi Materi Workshop Penguatan Asesor Tingkat Nasional di Surabaya Tahun 2005 (Jakarta: Basnas; Tidak diterbitkan).

Kompilasi Materi Workshop Rekrutmen Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 (Semarang:Tidak diterbitkan).

Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999).

Marno dan Triyo Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: PT.  Refika Aditama, 2008).

Mujamil Qomar, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2009).

Mulyono, MA, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2008).

Mulyono, MA, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2008).

Musfirotun Yusuf, Manajemen Pendidikan Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005).

Pedoman Akreditasi Madrasah, (Jakarta: Ditjen Bagais Depag RI, Cetakan Tahun 2004).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Biro Hukum Depdiknas, Cetakan Th. 2006).

Permendiknas No. 52 Tentang Instrumen Akreditasi SMA/MA (Jakarta: Biro Hukum Depdiknas, 2008).

Suara Merdeka, Jumat, 19 November 2010, halaman H, Probisnis.

Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).

Sudrajat, Akhmad, 2007, Manajemen Sekolah: Pengertian, Fungsi, dan Bidang manajemen.

Syahu Sugian O, Kamus Manajemen (mutu), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Tilaar, HAR, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Biro Hukum Depdiknas, Cetakan Th. 2006).

Uwes, Sanusi, 1999, Manajemen Pengembangan Mutu Dosen, Jakarta: Logos.

Vincent Gaspersz,  ISO 9001: 2000 and Continual Quality Improvement, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Vincent Gaspersz, Total Quality Management, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Zulian Yamit, Manajemen Kualitas (Produk dan Jasa), (Yogyakarta: Ekonisia, 2001).

 

HASIL WAWANCARA:

  • Hasil Wawancara dengan Drs. H. Subarjo, M.M., Ketua BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.
  • Hasil Wawancara dengan Nur Abadi, M.Pd., Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
  • Hasil Wawancara dengan Drs. HM. Zain Yusuf, M.M., Anggota BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.
  • Hasil wawancara dengan Drs. Kustiyono, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.
  • Hasil wawancara dengan Drs. H. Fatah Syukur, M.Ag, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.
  • Hasil wawancara dengan Nur Cholid, M.Ag., M.Pd., Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah
  • Hasil wawancara dengan Dra. Jiah Palupi, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

 

[][][]

 

 


[1] Zulian Yamit, Manajemen Kualitas (Produk dan Jasa), (Yogyakarta: Ekonisia, 2001), hlm. 142

[2] Marno dan Triyo Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Bandung: PT.  Refika Aditama, 2008),  hlm  112.

[3]Ibid.

[4] A. Michael Huberman dan Mattew B. Milles, Data Management and Analysis Methods, (USA: New York Press, 1984), hal. 429.

[5] Hasil Wawancara dengan Drs. H. Subarjo, M.M., Ketua BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.

[6] Hasil Wawancara dengan Drs. HM. Zain Yusuf, M.M., Anggota BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.

[7] Hasil wawancara dengan Drs. Kustiyono, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[8] Hasil wawancara dengan Drs. H. Fatah Syukur, M.Ag, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[9]  Hasil wawancara dengan Drs. Kustiyono, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[10] Hasil wawancara dengan Nur Cholid, M.Ag., M.Pd., Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[11] Hasil Wawancara dengan Nur Abadi, M.Pd., Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

[12] Hasil wawancara dengan Dra. Jiah Palupi, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[13] Hasil Wawancara dengan Drs. H. Subarjo, M.M., Ketua BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.

[14] Hasil Wawancara dengan Drs. HM. Zain Yusuf, M.M., Anggota BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.

[15] Hasil wawancara dengan Drs. H. Fatah Syukur, M.Ag, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[16] Hasil Wawancara dengan Drs. H. Subarjo, M.M., Ketua BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.

[17] Hasil Wawancara dengan Drs. HM. Zain Yusuf, M.M., Anggota BAP-SM Provinsi Jawa Tengah.

[18] Hasil wawancara dengan Drs. Kustiyono, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.

[19] Hasil wawancara dengan Drs. H. Fatah Syukur, M.Ag, Asesor BAP-S/M Provinsi Jawa Tengah.