PENDIDIKAN DALAM SISTEM PERPOLITIKAN DI INDONESIA
(SISTEM SENTRALISASI VS DESENTRALISASI)

Penulis : ISMAIL & LUGTYASTONO BN

 Abstract

 

The title of this article is Education in Indonesian Political System (Centralized versus Decentralized Systems). The purpose of this article is to explain the difference between centralization and decentralization of education system in Indonesia as well as the ever prevailing weakness of centralized  and decentralized system of education in Indonesia. Decentralization of education affected political content should not only want to create the impression of democratization in education, but must also bring to a positive impact on improving the quality of teaching and learning in schools and outside. Therefore, the decentralization of education and awareness should be supported by the high participation of the community, also by the high quality resources of education providers in the area. Decentralization of education is a necessity to bring Indonesia toward well educated and developed country. Education through a democratic society will bear a critical and responsible. Democratic society will be able to create a civil society that is highly cultured society that upholds human values ​​which appreciate human rights. To lead an ideal decentralization of education in Indonesia, it is need a big commitment of authority and good sinergy of all community.

 

 

A. Latar Belakang

Kajian dalam tulisan ini terkait dengan politik pendidikan di Negara Republik Indonesia. Politik Pendidikan merupakan kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara pencapaiannya yang memfokuskan pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut diarahkan. Kajian Politik Pendidikan terkonsentrasi pada peranan negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan pola, kebijakan, dan proses pendidikan serta berbagai asumsi, maksud, dan outcome dan berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik.

Dalam setiap wilayah kekuasaan politik yang disebut negara, selalu akan bisa ditemukan seperangkat tindakan yang ditujukan untuk mengatur, mendidik, atau memperbaiki mutu dari mereka yang menjadi rakyatnya. Usaha itu, jika dijalankan melalui sarana yang ditetapkan menurut prosedur yang resmi, artinya lewat undang-undang, akan disebut dengan kebijakan publik formal. Pada lain pihak, selain yang formal, akan selalu terdapat usaha lain yang dijalankan atas jerih payah warga itu sendiri, sebenarnya tanpa campur tangan pemerintah mereka sudah bisa menangani masalah itu sendiri, akan disebut sebagai usaha informal. Artinya rencana, pelaksanaan dan penilaian akan dijalankan secara resmi dan terbuka, dan kinerja yang dipertunjukkan juga bisa diamati oleh semua orang.

Indonesia adalah negara besar yang berpenduduk lebih dari 235 juta jiwa (Hasil sensus Penduduk Tahun 2010) dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan (lebih dari 17 ribu pulau). Letaknya sangat strategis di antara benua Asia dan Australia dengan iklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia kaya dengan sumber-sumber daya alam baik dalam bumi berupa hasil-hasil pertambangan, di atas bumi tanam-tanaman sumber bahan makanan dan industri, dan dalam laut berupa bermacam-macam biota laut. Namun demikian, kesejahteraan rakyat terasa makin jauh dan berbagai persoalan hidup bermunculan seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, kriminalitas, harga bahan pokok yang terus melonjak, serta biaya pendidikan yang semakin tinggi. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, pembangunan Indonesia dimulai melalui tiga periode, yaitu: periode 1956-1965 di bawah pemerintahan presiden Soekarno; periode 1967-1997 di bawah pemerintahan orde baru Soeharto, dan periode reformasi sejak tahun 1998 hingga sekarang.

Pada pertengahan 1997 negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Akibat dari krisis tersebut, harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu Pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai Pemerintah. Maka timbullah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air.

Era reformasi memberikan harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan. Perubahan apa yang kita harapkan itu? Tiada lain adalah perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, memiliki akuntabilitas tinggi, terwujudnya good governance, adanya kebebasan berpendapat. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan makin mendekatkan bangsa kita untuk mewujudkan tujuan nasional. Maka dari itu gerakan reformasi harus mampu mendorong perubahan mental para pemimpin dan rakyat, yakni menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, dan persaudaraan.

Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut didesakkan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: (a) Amandemen UUD 1945; (b) Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); (c) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (d) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah); (e) Mewujudkan kebebasan pers; dan (f) Mewujudkan kehidupan demokrasi. Mengiringi era Reformasi ini terjadilah pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.

Desentralisasi yang dipahami sebagai penyerahan kekuasaan ke pemerintah daerah otonom dilakukan dalam berbagai bidang atau urusan, kecuali dalam 7 bidang, yaitu:  bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Sebelum era reformasi penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim, partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).

Dengan digulirkannya otonomi daerah menjanjikan harapan untuk mempercepat perkembangan sektor pendidikan di Indonesia. Kunci utama yang memicu akan timbulnya harapan baru tersebut berjalan kearah desentralisasi.  Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang tercantum pada pada UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II Pasal 3  yang berbunyi :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Kondisi geografis, etnis, sosial, dan budaya Indonesia yang beraneka ragam secara objektif menjadi faktor pendorong utama perlunya penataan sistem dan layanan pendidikan yang lebih demokratis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat bersangkutan. Untuk dapat menghasilkan pendidikan yang lebih bermutu di tengah-tengah masyarakat yang pluralistik, maka wewenang manajemen pendidikan nasional tidak cukup hanya dimiliki oleh pemerintah, lebih-lebih pemerintah pusat yang selama ini lebih banyak mendominasi khususnya bidang manajemen pendidikan. Seluruh komponen sumber daya yang ada di masyarakat seyogianya mendapatkan peluang yang sama untuk mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan secara mandiri demi terselenggaranya suatu sistem pendidikan yang berkualitas. Hal ini mendorong perlunya penataan kembali manajemen pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke otonomi luas secara bertahap.

Berangkat dari latarbelakang sebagaimana diuraikan, maka dipandang urgen untuk mengangkat kajian ini dengan topik: ‘‘Pendidikan dalam Sistem Perpolitikan Indonesia (Sistem Sentralisasi vs Sistem Desentralisasi ).“

B. Sentralisasi Pendidikan di Indonesia

 

1. Pengertian dan ciri Sentralisasi

Sentralisasi berasal dari bahasa inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya adalah Pusat, Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-undang. Kelemahan dari sistem sentralisasi adalah di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Kelebihan sistem ini adalah di mana pemerintah pusat tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut tentang kelebihan sistem sentralisasi diantaranya:

  1. Organisasi menjadi lebih ramping dan efisien, karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah.
  2. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi.
  3. Peningkatan resource sharing (berbagi sumber daya) dan sinergi, dimana sumberdaya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat.
  4. Pengurangan redundancies aset dan fasilitas lain, dalam hal ini satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda.
  5. Perbaikan koordinasi; koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command.
  6. Pemusatan expertise (Keahlian); keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.

 

Sedangkan kelemahan  sistem sentralisasi adalah:

  1. Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut.
  2. Demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi.
  3. Penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja.
  4. Peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah.
  5. Perspektif luas, tetapi kurang mendalam. Pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

 

2. Sentralisasi Pendidikan di Indonesia

Sebagai Negara berkembang sejak masa Orde Baru Indonesia mengikuti sistem sentralistik. Sehingga penyelenggaraan pendidikan di Indonesia serba seragam, semua keputusan dari atas, seperti kurikulum yang seragam tanpa melihat tingkat relevansinya bagi kehidupan anak dan lingkungannya. Konsekuensinya, posisi dan peran siswa cenderung dijadikan sebagai objek agar yang memiliki peluang untuk mengembangkan kreatifitas dan minatnya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memprihatinkan seperti: 1) Totaliterisme penyelenggaraan pendidikan; 2) Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran; 3)Keseragaman pola pembudayaan masyarakat; 4) Melemahnya kebudayaan daerah; dan 5)Kualitas manusia tanpa inisiatif dan kreatifitas.

Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan empati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai menjadi sulit untuk diwujudkan.

 

  1. B.  Dasar Yuridis Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

 

Desentralisasi pendidikan di Indonesia telah diamanatkan dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yang disebutkan pada Pasal 31 ayat 4, “bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Meskipun desentralisasi ini sudah dikenal lama, namun penerapannya tidak pernah dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pasca tahun 1999 setelah gerakan reformasi, sejalan dengan perubahan paradigma pada pemerintahan umum yang lebih demokratis, yakni perubahan dari government role (pemerintah yang berperan) ke community role (masyarakat yang berperan), keinginan untuk melaksanakan desentralisasi muncul kembali ke permukaan. Berdasar pada Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akhirnya desentralisasi mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid. Perkembangan politik yang demikian cepat pada masa reformasi ini membuat kedua undang-undang di atas pun diganti dengan undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dapat diurus oleh pemerintah daerah. Pada bidang ini pada kenyataannya tidak serta-merta segala sesuatunya diurus oleh pemerintah daerah.  Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh segala sesuatunya dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan.

 

  1. D.      Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

 

  1. 1.      Karakteristik Desentralisasi

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak tahun 1973, yaitu sejak diterbitkannya UU no. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. Dan terdapat pula pada PP No. 45 tahun 1992 dan dikuatkan lagi melalui PP No. 8 tahun 1995. Menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dikonsepsikan sebagai penyerahan wewenang yang disertai tanggung jawab pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

a.         Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.

b.        Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.

c.         Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehinmgga dapat meningkatkan efisiensi.

d.        Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

e.         Mengakomodasi kepentingan poloitik.

f.         Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.

Desentralisasi Community Based Education mengisyaratkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pemerintah antara lain :

a.       Perubahan berkaitan dengan urusan yang tidak diatur oleh pemerintah pusat, secara otomatis menjadi tangung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan pendidikan.

b.      Perubahan berkenaan dengan desentralisasi pengelolaan pendidikan, dalam hal ini pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dan pemerintah pusat ke daerah otonom, yang menempatkan kabupaten/ kota sebagai sentra desentralisasi.

Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan era reformasi. Termasuk di dalam tuntutan otonomi daerah ialah desentralisasi pendidikan nasional. Menurut Tilaar, ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, pengembangan sosial capital, dan peningkatan daya saing bangsa ( H.A.R Tilaar, 2002).

Ketiga hal tersebut dapat diuraikan berikut. Pertama, Masyarakat demokrasi atau dalam khasanah bahasa kita namakan masyarakat madani (civil society) adalah suatu masyarakat yang antara lain mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang terbuka dimana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri. Pemerintah dalam masyrakat madani adalah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat sendiri. Masyarakat demokrasi memerlukan suatu pemerintah yang bersih (good and clean governance).

Kedua, Pengembangan “Social Capital”. Para ahli ekonomi seperti Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi tahun 1998, menekankan kepada nilai-nilai demokrasi sebagai bentuk social capital yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih manusiawi. Demokrasi sebagai social capital hanya bias diraih dan dikembangkan melalui proses pendidikan yang menghormati nilai-nilai demokrasi tersebut. Suatu proses belajar yang tidak menghargai akan kebebassan berpikir kritis tidak mungkin menghidupkan nilai-nilai demokrasi sebagai social capital suatu bangsa. Sistem pendidikan yang sentralistik yang mematikan kemampuan berinovasi tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka. Oleh sebab itu, desentralisasi pendidikan berarti lebih mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan social capital tersebut. Ikut sertanya rakyat di dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu masyarakat demokrasi berarti pula rakyat ikut membina lahirnya social capital dari suatu bangsa.

Ketiga, Pengembangan Daya saing. Dalam suatu masyarakat demokratis setiap anggotanya dituntut partisipasi yang optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Di dalam kehidupan bersama tersebut diperlukan kemampuan daya saing yang tinggi di dalam kerja sama. Di dalam suatu masyarakat yang otoriter dan statis, daya saing tidak mempunyai tempat. Oleh sebab itu, masyarakat akan sangat lamban perkembangannya. Masyarakat bergerak dengan komando dan oleh sebab itu sikap masa bodoh dan menunggu merupakan ciri dari masyarakat otoriter. Daya saing di dalam masyarakat bukanlah kemampuan untuk saling membunuh dan saling menyingkirkan satu dengan yang lain tetapi di dalam rangka kerjasama yang semakin lama semakin meningkat mutunya. Dunia terbuka, dunia yang telah menjadi suatu kampung global (global village) menuntut kemampuan daya saing dari setiap individu, setiap masyarakat, bahkan setiap bangsa. Eksistensi suatu masyarakat dan bangsa hanya dapat terjamin apabila dia terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuanya. Ada empat faktor yang menentukan tingkat daya saing seseorang atau suatu masyarakat. Faktor-fator tersebut adalah intelegensi, informasi, ide baru, dan inovasi.

Dalam implementasinya sistem desentralisasi ini berdampak positif karena keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun sebaliknya juga terjadi ekses negatif dengan munculnya euforia yang berlebihan di tingkat pemerintah daerah yang bersembunyi di balik undang-undang dimana wewenang itu hanya menguntungkan golongan tertentu serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Tidak heran bila pada beberapa tahun terakhir ini banyak sekali pimpinan daerah di Indonesia (Gubernur, Walikota, Bupati, pejabat dinas pendidikan dll) yang terseret berbagai kasus hukum yang tangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ini tentu menjadi indikator bahwa ketercapaian tujuan mulia dari otonomi daerah dan desentralisasi masih jauh dari harapan.

 

  1. 2.      Desentralisasi Pendidikan di Indonesia

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada bidang ini pada kenyataannya tidak serta-merta segala sesuatunya diurus oleh pemerintah daerah.  Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh segala sesuatunya dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan. Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan.

Otonomi daerah bidang pendidikan yang berjalan sampai saat ini boleh dikatakan otonomi setengah hati. Mengapa? Pasalnya, segala kebijakan pendidikan masih terpusat di Jakarta. Sebagai salah satu bukti nyata adalah adanya Ujian Nasional (UN). Jangankan sekolah (yang katanya memiliki otonomi) pemerintah daerah (pemkab dan pemkot) pun tidak diberi wewenang (otonomi) untuk menentukan standar mereka sendiri dalam menentukan kelulusan. Sehingga pada akhirnya asas keadilan tidak terjadi karena setiap daerah yang sejatinya memiliki kemampuan dan dalam kondisi yang berbeda-beda akhirnya dengan terpaksa harus memiliki standar kelulusan yang sama.

Otonomi di bidang pendidikan bukan sekedar merubah status kepegawaian tenaga pendidik dari pegawai pusat menjadi pegawai daerah (di bawah pemerintah kabupaten/kota). Kalau otonomi daerah disamakan dengan perubahan status kepegawaian semata pemerataan pendidikan yang diharapkan dari pemberlakuan otonomi daerah bisa jadi tidak pernah tercapai. Pada sektor pendidikan, pemerintah seolah-olah telah memberikan otonomi sepenuhnya antara lain dengan kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diikuti dengan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Semua itu (teorinya) ditujukan agar sekolah menjadi otonom. Tapi, sekali lagi pemerintah pusat hanya memberi kewenangan yang semu. Kecuali pemerintah pusat mau berubah dengan mengevaluasi kebijakannya yang anti-otonomi semisal ujian nasional yang standarnya setiap tahun selalu dinaikkan walaupun terjadi banyak kecurangan terstruktur dan ketidakjujuran berjamaah di sana sini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab I pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Huda (1998:4) mengartikan desentralisasi sebagai delegations of responsibilities and powers to authorities at the lower levels (Desentralisasi merupakan pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan dari atasan kepada bawahan).

Secara konseptual, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Diasumsikan bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Dengan sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan terutama di daerah pedesaan dimana sebagian besar masyarakat tinggal. Sedangkan efisiensi dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan, dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokal sehingga tak perlu birokrasi yang besar untuk mendukung pemerintah lokal.

Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kenyataan yang ada, maka dalam rangka menyongsong otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan serangkaian inovasi yang terutama difokuskan pada:1) Pengelolaan pendidikan berbasis sekolah; 2) Peran aktif masyarakat di bidang pendidikan; dan 3) Guru yang profesional dan siswa yang berprestasi.

Ketiga sektor inovasi tersebut lebih lanjut dapat dijelaskan signifikansinya berikut. Pertama, Pengelolaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS). Filosofi MBS adalah sekolah adalah lembaga yang paling tahu seluk beluk pengelolaan pendidikan pada satuannya. Kepala sekolah semestinya memiliki otonomi kepemimpinan atas sekolah yang dipimpinnya. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang bersifat implementatif dan aplikatif untuk merealisir manajemen pendidikan berbasis sekolah di seluruh satuan dan jenjang pendidikan. Keberhasilan penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah sangat ditentukan oleh political will pemerintah dan kepemimpinan di persekolahan. Upaya mewujudkan sekolah yang mandiri dan kreatif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemberian kepercayaan yang penuh bagi sekolah itu untuk mengaktualisasikan potensinya. (Anonim, 2000). Untuk itu, kepala sekolah sebagai motor utama beserta seluruh komponen sekolah harus mengambil momentum ini dengan bangkit menuju kemandirian dan senantiasa kreatif dalam melakukan aktivitas  pengembangan sesuai dengan potensinya.

Kedua, Peran aktif masyarakat di bidang pendidikan. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sosialisasi cara pandang ini kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar kepedulian, keterlibatan, dan peranserta aktif masyarakat pada dunia pendidikan makin maksimal. Sekolah didorong agar mampu melakukan suatu terobosan baru guna memperoleh sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri. Otonomi pengelolaan pendidikan membawa konsekuensi pada semakin berkurangnya campur tangan pemerintah. Oleh karenanya, peran orang tua/masyarakat melalui Komite Sekolah atau lainnya sangat menentukan kelangsungan suatu sekolah. Sekolah perlu mencoba dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait sehingga program kemitraan, link and match dapat terwujud.

Ketiga, Terwujudnya guru professional yang menghasilkan siswa yang berkualitas. Guru profesional adalah guru yang meramu kualitas dan integritasnya. Ia tidak hanya memberikan pembelajaran bagi peserta didiknya tetapi juga harus secara terus-menerus meningkatkan kemampuan serta keterampilannya sesuai tuntutan kompetensinya sepanjang jaman. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga keberhasilan suatu sekolah ditentukan oleh kinerja guru yang profesional dan optimal. Dalam suatu sistem pendidikan, kualitas siswa yang dihasilkan merupakan suatu tolok ukur dari keberhasilan sebuah sistem pendidikan. Kualitas siswa akan terlihat ketika mereka berada di masyarakat. Untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas, maka suatu keharusan diperlukan guru yang berkualitas pula.

 

  1. 3.      Implementasi Desentralisasi Pendidikan melalui MBS

Desentralisasi Pendidikan Sekolah dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan terjemahan dari School-based Management. MBS merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan keterlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut.

  1. Kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua dan guru.
  2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal
  3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah.
  4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan.

 

Kebijakan MBS yang ditandai dengan otonomi sekolah dan pelibatan masyarakat merupakan respon pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Menurut Usman (2009:624), prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara lain:

1)      Komitmen; kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS

2)      Kesiapan; semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS.

3)      Keterlibatan; pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak.

4)      Kelembagaan; sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif.

5)      Keputusan; segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang mengerti tentang pendidikan

6)      Kesadaran; guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum

7)      Kemandirian; sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana.

8)      Ketahanan; perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stake holder sekolah.

 

Beberapa indikator bahwa MBS dinilai berhasil di sekolah ditunjukkan hal-hal berikut: 1) Adanya kemandirian sekolah yang kuat; 2) Adanya kemitraan sekolah yang efektif; 3) Adanya partisipasi yang kuat dari masyarakat; 4) Adanya keterbukaan yang bertanggung jawab dan meluas dari pihak sekolah dan masyarakat; dan 5) Adanya akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh sekolah. (Usman, 2009:629).

Dalam kenyataannya, setelah diterapkan beberapa tahun di Indonesia program MBS belum sepenuhnya mencapai tujuan ideal, terbukti masih banyak terjadinya intervensi kepentingan-kepentingan elit politik yang keluar dari tujuan edukatif.

 

  1. 4.      Lahirnya SKB 5 Menteri: Catatan Kegagalan Desentralisasi Pendidikan

Di ujung tahun 2011, pemerintah RI telah menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri, yaitu Menteri Kebudayaan dan Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Tentang distribusi guru (mutasi). SKB tersebut menurut rencana diterapkan mulai Januari 2012, yang secara umum isinya meliputi: 1) Penerapan multi teaching; guru mengajar lebih dari satu mata pelajaran, yaitu mapel mayor dan mapel minor. 2) menerapkan rasio siswa:guru (RSG) 1:24, artinya 1 guru mengajar 24 murid. Hingga tahun 2014 terdapat kelebihan guru sekitar 500.000, dengan rasio ini kelebihan guru bisa ditekan menjadi 180.000. 3) Menata distribusi guru dengan menerapkan mutasi antar kota, antar provinsi.4) mengangkat 50 ribu guru sampai tahun 2015. 5) Mereformasi LPTK. 6) Memberi beasiswa penuh dan asrama bagi mahasiswa baru calon guru. 7) Menerapkan uji kompetensi dasar sebelum proses PLPG.(Lihat: Koran Surya, Minggu 1 Januari 2012, hlm.1).

Kebijakan mutasi guru antar kota dan antar provinsi memberi semangat baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, setelah sekian lama menganut otonomi daerah. Dulu ketika otoda, harapannya kesejahteraan guru lebih terjamin, tapi faktanya ada raja-raja kecil yang berkuasa yang lebih mementingkan urusan politiknya daripada masalah guru secara umum. Secara evaluatif, sesungguhnya ini merupakan indikator kegagalan nyata pelaksanaan otonomi daerah termasuk desentralisai pendidikan. Kebijakan baru ini akan memberi kewenangan bagi pemerintah provinsi dan pusat ikut mengatur masalah guru. Dengan demikian menurut hemat penulis akan lebih kondusif, sejauh persoalan di luar pendidikan bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Diharapkan kebijakan baru ini akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru karena ada pemerataan pendidikan dan kualitas guru.

Menurut Muchlas Samani (Jawa Pos, 31 Des 2011:4), adalah tugas pemerintah untuk mempersempit gap mutu antarsekolah, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi. Jika dengan wajib belajar pemerintah meratakan perolehan jenjang pendidikan, sudah saatnya pemerintah meratakan mutu pendidikan. Ia menegaskan pula, bahwa guru bermutu menjadikan pendidikan bermutu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam konsep pendidikan, menurut Samani, guru dikenal beyond system. Jika gurunya bagus, walaupun sistemnya kurang baik, guru akan mampu melakukan improvisasi sehingga mutu pembelajaran akan tetap baik. Sebaliknya, jika mutu guru jelek, walaupun sistemnya bagus, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik.

Melengkapi kegagalan otonomi daerah dan desentralisasi juga ditunjukkan dengan gagalnya program RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang telah berjalan 6 tahun dan dievaluasi ternyata dari 1.305 sekolah tidak ada yang layak jadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Kelemahan utamanya adalah minimnya guru yang berijazah S-2. (Lihat: Jawa Pos, Rabu 4 Januari 2012:1).

 

5. Mensinergikan Kebijakan Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

   

    1. Faktor Kekuatan dan Kelemahan Sentralisasi Pendidikan.

Dalam era reformasi dewasa ini, diberlakukan kebijakan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasan itu dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai masalah. Masalah itu diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan masalah kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi.

Kondisi yang demikian dapat menghadirkan beberapa hal, seperti: kesulitan pemerintah pusat untuk mengendalikan pendidikan di daerah, daerah tidak dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Apabila hal ini dibiarkan berbagai akibat yang tidak diinginkan bisa muncul. Misalnya, kembali pada kebijakan pendidikan yang sentralistis, tetapi sangat dimungkinkan juga daerah membuat kebijakan pendidikan yang dianggapnya paling tepat meskipun sebenarnya bersebrangan dengan kebijakan pusat.

Kalau hal ini terjadi maka konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sulit dihindari. Dalam sejarah konflik kepentingan pusat dan daerah memicu terjadinya upaya – upaya pemisahan diri yang tentunya mengancam disintegrasi bangsa. Dengan kata lain apabila kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak dilakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi dengan baik, tidak mustahil otonomi tersebut dapat mengarah pada disintegrasi bangsa. Dalam kondisi demikian diperlukan cara bagaimana agar kebijakan pendidikan di daerah dengan pusat ada sinkronisasi dan koordinasi. Juga perlu diusahakan secara sistematis untuk membina generasi muda untuk tetap memiliki komitmen yang kuat dibawah naungan NKRI.

 

   2. Faktor Kekuatan dan Kelemahan Desentralisasi Pendidikan.

 

Berdasar pengalaman, kegagalan implementasi desentralisasi diakibatkan oleh beberapa hal berikut: 1) Masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi  memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa. 2) Kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan daerah. 3) Kemampuan keuangan daerah yang terbatas. 4) Sumber daya manusia yang belum memadai. 5) Kapasitas manajemen daerah yang belum memadai. 6)Restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang. 7) Pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya.

Pelaksanaan disentralisasi pendidikan yang tidak matang juga melahirkan berbagai persoalan baru, diantaranya :

a.    Meningkatnya kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, antar sekolah antar individu warga masyarakat.

b.    Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat (orang tua) menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah akan menurundari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreatifitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan.

c.    Biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi, dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah.

d.   Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memperioritaskan pendidikan, secara kumulatif berpotensi akan menurunkan pendidikan.

e.    Penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahandan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan.

f.     Kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam dikarenakan perbedaan potensi daerah yang berbeda-beda, mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial.

g.    Terjadinya pemindahan borok-borok pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah.

 

Untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut di atas, desentralisasi pendidikan harus dilaksanakan secara hati-hati dan dengan strategi yang tepat. Beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan oleh para pemegang kebijakan antara lain:

a.    Adanya jaminan dan keyakinan bahwa pendidikan akan tetap berfungsi sebagai wahana pemersatu bangsa.

b.    Masa transisi benar-benar digunakan untuk menyiapkan berbagai hal yang dilakukan secara gradual dan dijadwalkan setepat mungkin.

c.    Adanya komitmen dari pemerintah daerah terhadap pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan.

d.   Adanya kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen yang tepat yang telah dipersiapkan dengan matang oleh daerah.

e.    Pemahaman pemerintah daerah maupun DPRD terhadap keunikan dan keberagaman sistem pengelolaan pendidikan, dimana sistem pengelolaan pendidikan tidak sama dengan pengelolaan pendidikan daerah lainnya.

f.     Adanya kesadaran dari semua pihak (pemerintah, DPRD, masyarakat) bahwa pengelolaan tenaga kependidikan di sekolah, terutama guru tidak sama dengan pengelolaan aparat birokrat lainnya.

g.    Adanya kesiapan psikologis dari pemerintah pusat dari propinsi untuk melepas kewenangannya pada pemerintah kabupaten/kota.

 

Disamping dampak negatif sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentu saja kebijakan disentralisasi pendidikan juga telah membuktikan adanya dampak positif berikut.

a.    Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan terkait daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan pusat.

b.    Manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri.

c.    Mampu memenuhi tujuan politis, yaitu melaksanakan demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan.

d.   Mampu membangun partisipasi masyarakat sehingga melahirkan pendidikan yang relevan, karena pendidikan benar-benar dari oleh dan untuk masyarakat.

e.    Mampu menyelenggarakan pendidikan dengan menfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

  1. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki.
  2. Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.
  3. Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
  4. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

 

Dari deskripsi tentang faktor kekuatan dan kelemahan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan di atas, dan berdasar pada pengalaman implementasi kebijakan tersebut sejak era reformasi, sudah semestinya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap pemegang kebijakan di semua lini pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia untuk mencari titik temu antara kedua faktor tersebut sehingga sehingga terwujud sinergitas untuk mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan nasional yang ideal dalam kerangka menghasilkan manusia Indonesia yang unggul.[]

 

F. Penutup

 

    1. Simpulan

 

Berangkat dari uraian tersebut maka dapat ditarik simpulan berikut.

Pertama, implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya telah melahirkan dampak positif dan negatif bagi pengelolaan pendidikan di daerah. Berdampak positif karena keputusan dan kebijakan pendidikan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun sebaliknya seringkali juga terjadi ekses negatif dengan munculnya euforia yang berlebihan di tingkat pemerintah daerah yang bersembunyi di balik undang-undang dimana wewenang itu hanya menguntungkan golongan tertentu serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Ini tentu menjadi indikator bahwa ketercapaian tujuan mulia dari otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan masih jauh dari harapan.

Ketiga, merujuk faktor kekuatan dan kelemahan kebijakan sentralisasi dan desentralisasi pendidikan, dan berdasar pada pengalaman implementasi kebijakan tersebut sejak era reformasi, sudah semestinya dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap pemegang kebijakan di semua lini pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia untuk bersinergi melaksanakan kebijakan tersebut dengan strategi yang tepat demi mencapai tujuan pendidikan nasional dalam kerangka menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan sejahtera lahir dan batin.

 

2. Rekomendasi

 

Setelah membahas dan menyimpulkan kajian ini, diajukan rekomendasi sebagai berikut.

Pertama, berkaitan dengan kebijakan otonomi pendidikan, yang mutlak perlu diperhatikan pimpinan daerah adalah mewujudkan organisasi pendidikan di seluruh provinsi/ kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien melalui pendekatan manajemen berbasis masyarakat.

Kedua, dalam kerangka implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di setiap satuan pendidikan, hendaknya pemerintah lebih berposisi sebagai ”fasilitator” dan “bukan pengendali”.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, agar implementasinya ke depan berjalan lebih maksimal dan ideal maka harus ada decission support yang kuat dari pimpinan daerah yang bersih dan akuntabel yang didukung sumber daya yang bermutu dari para penyelenggara pendidikan di daerah serta kepedulian dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat luas terhadap penyelenggaraan pendidikan.

 

[][][][][]

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Anonim. 2000. Manajemen pendidikan berbasis sekolah. Jakarta: Depdiknas.

Huda, N. 1998. Desentralisasi Pendidikan: Gagasan dan Pelaksanaannya. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta, 15-16 Desember.

Jawa Pos, Koran Harian Pagi, “Program RSBI Gagal Total”, (Surabaya, Rabu 4  Januari 2011, hlm.1).

Muchlas Samani, Artikel Jawa Pos, Koran Harian Pagi, “Pendidikan, Kartu As atau Kartu Mati” (Surabaya, Sabtu 31  Desember 2011, hlm.4).

Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1992 Tentang pokok Pemerintah Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Purwodarminto  1991 . Kamus Bahasa Indonesia Jakarta : Balai Pustaka

“Sistem Pendidikan Nasional ( UU RI No 20 Tahun 2003 ) beserta peraturan pelaksanaanya”. 2003. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

“Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989) Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Surya, Koran Harian Pagi, “SKB 5 Menteri Segera diterapkan”, (Surabaya, Minggu 1 Januari 2012, hlm.1)

Tilaar, H. A. R. 2002. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (online). (www.indonesia.go.id, diakses 20 September  2011

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. (online). (www.indonesia.go.id, diakses 20 September  2011)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (online). (www.indonesia.go.id, 20 September  2011)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Pokok pokok Pemerintah Daerah otonomi dan Pokok pokok penyelenggaraan pemerintahan. (online). (www.indonesia.go.id, diakses 26 Januari 2009)

Usman, Husaini. 2009. Manajemen: Teori Praktik, dan Riset Pendidikan Edisi 3. Jakarta: Bumi Aksara.

 

[][][]